Gerindra: wakil gubernur DKI Jakarta pasti dari PKS, tapi harus diuji dulu


Hak atas foto
ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

Image caption

Sandiaga Uno yang mendampingi Prabowo Subianto dalam pilpres 2019 terpaksa harus meninggalkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta yang baru didudukinya selama beberapa bulan.

Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum sepakat soal siapa yang akan diajukan ke DPRD DKI Jakarta untuk dipilih menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai wakil gubernur.

Gerindra menjawab tegas, posisi wakil gubernur adalah jatah PKS. Hal itu didasarkan pada pertemuan para petinggi kedua partai, pasca Sandiaga Uno mundur dari jabatan tersebut untuk maju mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2019.

“Saya rasa enggak perlu didiskusikan lagi ya, karena memang jatah wagub itu adalah jatah PKS, bahwa Gerindra sudah memberikan wagub DKI itu ke PKS. Jadi semuanya sudah clear itu,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, kepada Rivan Dwiastono dari BBC News Indonesia, Jumat (14/12).

Meski demikian, menurut Gerindra, ada proses yang masih harus dijajaki, yaitu fit and proper test para kandidat wakil gubernur. Gerindra meminta PKS menyiapkan lebih dari dua kandidat untuk diuji integritas, kapasitas, dan kompetensinya.

“Kan kita mau mencari orang yang terbaik dari yang terbaik,” ujar Syarif, wakil ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, saat dihubungi BBC News Indonesia, Jumat (14/12).

“Calon (wakil gubernur) itu diberikan kepada PKS, itu 100%. Tapi tolong orang-orangnya dilakukan seleksi, itu maksudnya. Apa salah?”

PKS ketar-ketir

Sebelumnya, PKS meradang karena ada perubahan kesepakatan soal fit and proper test bagi para kandidat pengganti Sandiaga Uno.

“Ketika keluar dari pertemuan, kemudian Pak Taufik menjelaskan fit and proper test kalau dari PKS tak kompeten, maka dimungkinkan dari Gerindra bisa mengajukan, itu kata Pak Taufik,” ungkap Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso pada Rabu (12/12) lalu, seperti dikutip dari Detikcom.

Hak atas foto
DOK. PKS

Image caption

PKS mengklaim bahwa Prabowo telah menyerahkan posisi wakil gubernur kepada mereka.

PKS lantas mengancam tak akan all out dalam menjalankan mesin politik mereka dalam mendukung Prabowo-Sandiaga pada pertarungan Pilpres 2019, jika jatah wakil gubernur tak jatuh ke tangannya.

Kekhawatiran PKS beralasan. Partai nomor urut delapan dalam pemilu mendatang itu, telah berulang kali tampak mengalah dalam berbagai koalisi yang dijalinnya dengan Gerindra. Mulai dari posisi cawagub DKI Jakarta dalam Pilkada 2017, posisi cagub Jawa Barat dalam Pilkada 2018, hingga posisi cawapres dalam Pilpres 2019.

Dalam menentukan siapa yang akan menduduki kursi wakil gubernur DKI Jakarta sendiri, PKS dan Gerindra sebelumnya sudah memiliki kesepakatan berdasarkan pertemuan pengurus DPW PKS dan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang dilakukan 5 November 2018.

Menurut Syarif, kesepakatannya antara lain fit and proper test terhadap kandidat wagub, pembentukan tim penguji dari kedua partai, dan -khusus bagi PKS- mengajukan lebih dari dua nama calon wakil gubenur.

Ahmad Syaikhu, ketua DPW PKS Jawa Barat yang diusung PKS dalam Pilgub Jabar lalu, diajukan untuk memperebutkan posisi wakil gubernur DKI Jakarta tersebut, bersama Agung Yulianto, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta.

“Saya hanya sebagai calon, saya ikut saja. Orang suruh fit and proper test, ikut? Ikut,” kata Ahmad saat dihubungi BBC News Indonesia, Jumat (14/12).

“Kalau pemberitahuan fit and proper testnya itu -harinya kapan- itu belum. Nah itu, teknis itu yang sedang dibicarakan antara PKS dan Gerindra DKI,” pungkasnya.

Perihal kapan fit and proper test akan digelar, Gerindra masih menunggu nama tim penguji yang menurutnya hingga kini belum diajukan PKS. Target awal Gerindra, nama-nama kandidat sudah dapat diberikan ke DPRD sebelum akhir tahun ini. Namun kini, dengan kendala yang dihadapi, Gerindra memperkirakan nama-nama cawagub baru bisa diserahkan setelah Januari 2019.

“Saya sudah lapor ke ketua DPD, ‘bagaimana PKS nih, belum jadi-jadi’, ‘ya sudah nanti kita pikirkan lah, mungkin kita yang ngundang gantian’, ada kemungkinan. Tapi belum kita putuskan,” pungkas Syarif.

Jadi bukti adanya celah

Secara terpisah, Hurriyah, pengamat politik dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menganggap kisruh antara PKS dan Gerindra terkait pemilihan wakil gubernur ini buruk di mata publik.

“Ini juga tentu saja akan memengaruhi persepsi dan penilaian publik terhadap kegagalan partai (dalam) mengelola konflik yang terjadi secara internal soal pengisian jabatan publik,” ungkap Hurriyah kepada BBC.

Hak atas foto
GAGAH ADHAPUTRA/AFP

Image caption

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pasca dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Istana Merdeka, Jakarta.

Perseteruan sesama rekan koalisi tersebut juga diyakininya tidak substantif. Kedua pihak hanya meributkan pembagian jatah dalam jabatan publik.

“Boleh ada alasan fit and proper test atau mengajukan dua nama (kandidat), dan lain sebagainya, (tetapi) ketimbang persoalan kecakapan, kemampuan si figur tersebut, ini lebih pada jatah partai saja,” ujarnya.

Sementara itu, sejatinya pengisian posisi wakil gubernur bukan merupakan hal yang bersifat darurat. Namun demikain, dari segi hukum, jabatan tersebut tidak bisa dibiarkan kosong. Hal itu diungkapkan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis.

“Betul, wakil gubernur tidak memegang kekuasaan pemerintahan, di DKI khususnya. Tetapi tetap saja, wagub itu diberikan sejumlah tugas dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” ungkap Margarito kepada BBC News Indonesia, Jumat (14/12). “Pada titik itu, maka pengisian kekosongan jabatan itu menjadi wajib.”

Berdasarkan Pasal 176 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), pemilihan wakil gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan usulan partai politik atau gabungan parpol pengusung. Dua nama yang diusulkan parpol pengusung diserahkan ke DPRD melalui gubernur, dan akan dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Hak atas foto
DPRD DKI JAKARTA

Image caption

M. Taufik (kedua dari kanan) bersama anggota DPRD Jakarta lainnya.

Celakanya, tak ada undang-undang yang mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh partai-partai pendukung untuk memastikan para calon wakil gubernur yang diajukan, termasuk dalam UU Pemilu maupun Undang-undang nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintahan DKI Jakarta.

“Karena ketidakjelasan hukum ini lah (yang) mengakibatkan lahirnya keadaan seperti sekarang. Karena tidak ada sanksi sama sekali yang dapat dipakai dari UU itu atau disediakan UU itu untuk ditujukan kepada partai pendukung, dalam hal ini Gerindra dan PKS ya,” ujar Margarito.

Menurutnya, ketiadaan sanksi tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memiliki tujuan tertentu dengan memperpanjang kekosongan jabatan wakil gubernur.

“Padahal faktanya, kita mengalami atau kita menemukan keadaan seperti saat ini, yang menurut saya tidak cukup persoalan sepenting ini diserahkan pengelolaannya berdasarkan rasa etik (partai-partai politik). Mestinya dipaksa dengan aturan. Sialnya, aturannya enggak ada,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *