Senat AS: Hentikan dukungan Amerika pada Arab Saudi dalam perang di Yaman


Hak atas foto
Reuters

Image caption

Presiden Trump secara konsisten membela hubungan dengan Arab Saudi.

Senat AS memutuskan untuk tidak lagi mendukung militer ke Arab Saudi dalam konflik Yaman sekaligus menyalahkan putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman atas pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.

Langkah Senat AS kali ini ditempuh menggunakan instrumen hukum khusus, yaitu Undang-Undang Kewenangan Perang.

UU itu belum pernah dipakai sejak disahkan pada 1973 lampau, berfungsi untuk mengawasi kewenangan presiden jika mengikutsertakan AS dalam konflik bersenjata tanpa persetujuan legislatif.

Pada pemungutan suara di Senat, sebanyak 56 senator —baik dari Partai Republik maupun Patrtai Demokrat— menyetujui, dan yang menentangnya sebanyak 41 senator.

Apa yang disepakati Senat?

“Resolusi kewenangan perang” yang disepakati Senat menyeru kepada Presiden Donald Trump untuk menarik mundur semua pasukan AS yang terlibat dalam konflik Yaman, kecuali yang sedang memerangi kelompok ekstrem.

Hak atas foto
Getty Images

Image caption

Serangan bom di Yaman, Maret lalu.

Senat juga menyepakati resolusi yang menyebut putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, bertanggung jawab atas pembunuhan wartawan Washington Post, Jamal Khashoggi, pada Oktober lalu.

Kerajaan Arab Saudi, dalam resolusi tersebut, didesak menangkap semua pihak yang bertanggung jawab.

Meski demikian resolusi itu bersifat tidak mengikat, dan belum tentu dijadikan sebagai aturan.

Senator negara bagian Vermont, Bernie Sanders, yang mengusulkan penggunaan UU Kewenangan Perang bersama Senator negara bagian Utah, Mike Lee, menyambut diloloskannya resolusi tersebut.

“Hari ini kami mengatakan kepada pemerintah lalim Arab Saudi bahwa kami tidak akan menjadi bagian dari petualangan militer mereka,” ujar Sanders.

Dia menyebut resolusi itu sebagai “sinyal kepada dunia bahwa Amerika Serikat tidak akan akan terus menjadi bagian dari bencana kemanusiaan terburuk di muka bumi.”

Senator dari Partai Republik, Bob Corker, mengatakan kepada MSNBC: “Jika putra mahkota diadili di hadapan panel juri, menurut saya, dia akan dinyatakan bersalah dalam 30 menit.”

Apakah resolusi ini bisa menjadi aturan mengikat?

Presiden Trump berikrar akan memveto jika resolusi itu hendak diteruskan menjadi aturan mengikat. Lagipula, resolusi itu boleh jadi tidak menembus DPR, yang telah memblokir pemungutan suara mengenai Yaman.

Akan tetapi, Senator Sanders memperkirakan resolusi tersebut akan menembus DPR begitu Partai Demokrat secara formal mengambil alih suara mayoritas di badan tersebut pada Januari menyusul kemenangan pada pemilu sela.

Pemerintahan Trump berdalih undang-undang itu akan memberangus sokongan AS kepada koalisi pimpinan Saudi dalam melawan kubu pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman.

Para pejabat Gedung Putih selama ini menekankan pentingnya hubungan ekonomi AS dengan Saudi. Dan menurut media AS, penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, punya hubungan dekat dengan putra mahkota.

Bagaimana perkembangan terbaru di Yaman?

Pemerintah Yaman dan kubu pemberontak Houthi sepakat menggelar gencatan senjata di kota pelabuhan Hudaydah— pintu masuk bagi bantuan asing dan impor makanan.

Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan dirinya berharap langkah tersebut merupakan awal untuk mengakhiri konflik bersenjata selama empat tahun terakhir.

Sejak konflik meletup pada 2014 lalu, ribuan warga sipil dibunuh, dan —menurut PBB— sekitar 14 juta orang berada di ambang kelaparan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *